Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di unusia.ac.id)

Beberapa hari lalu bongkar muat beras impor berlangsung di beberapa Pelabuhan di Indonesia. Seperti biasa, beras impor masuk diiringi dengan perdebatan sengit antara yang pro dan yang kontra impor. Beras impor yang berasal dari Vietnam itu sudah terbungkus rapi dalam packing lima puluh kilogram. Pada bagian depan packing sudah tertera tulisan, ‘Beras Bulog’. Tampilan beras seperti itu tentu jika tidak mengetahui asal-usulnya, sulit menyangka bahwa itu ternyata beras impor. Vietnam telah menjadi pedagang yang baik, melayani pesanan sesuai selera. Perspektif lain, era global telah menipiskan sekat-sekat batas negara hingga seakan-akan Vietnam itu bagian dari Indonesia.

Beras memang selalu menjadi topik yang menghangatkan suasana. Sejatinya ini tidak dimonopoli beras mengingat Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bahan makanan memang telah menjadi topik yang sensitif. Gula misalnya, menjadi news saat bersambung dengan kata ‘rafinasi’. Kolega saya pernah bertutur gusar tentang gula rafinasi dan ia menutup pembicaraannya dengan kalimat singkat, “salah kita dulu, ngapain dibumbuhi dengan kata ‘rafinasi’, gula ya gula.” Keluhnya. Isu terpopuler tentu saja tentang beras. Peristiwa lalu misalnya, mencuat keriuhan nasional yang dipicu isu ‘beras plastik’. Kehebohan lainnya juga pernah disulut oleh isu ‘beras oplosan’. Sedangkan topik rutin keramaian publik adalah ‘beras impor’.

Di sisi lain tak semua barang impor memicu diskusi panas di tengah masyarakat. Impor barang elektronik berlangsung senyap. Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalir sunyi. Impor gandum berjalan dengan pongahnya. Bahkan impor cangkul, tali sepatu, tusuk gigi, celana dalam pria maupun wanita, untuk anak-anak maupun dewasa, telah lama berlangsung dan luput dari jangkauan perdebatan. Pada tubuh masyarakat desa pun saat ini, persentasi pernak-pernik barang impor telah mendominasi.

Keriuhan selama ini bukan persoalan impor belaka, bukan pula persoalan Sembako, tapi terkait arus bisnis global yang sarat kepentingan negara-negara maju serta kapitalis global. Indonesia yang hingga saat ini bukan kategori negara maju harus menghadapi tata perdagangan global model WTO yang kelewat kapitalistik (Maksum Mahfoedz, 2009). Persoalan impor misalnya, senyap saat berasal dari negara-negara maju dan saat melibatkan para pebisnis global, seperti impor gandum, BBM dan barang-barang elektronik.

Persoalan impor menjadi isu panas saat kepentingan bisnis global tidak terwakili dalam proses dan komponennya. Impor beras menjadi heboh misalnya, karena pelakunya adalah Bulog, bukan pebisnis global. Produsennya adalah Vietnam atau Thailand, bukan negara maju. Tujuannya untuk operasi pasar sampai harga beras di pasar konsumen berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga terjangkau masyarakat (Enggartiasto Lukito, 2018). Kemauan Pemerintah ini tentu berbenturan dengan kepentingan pebisnis global.

Obama mengingatkan bahwa tindakan negara maju yang memaksa Indonesia saat krisis finansial untuk menjalani penyesuaian ulang yang menyakitkan—seperti memotong belanja sosial—tentu menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia dan itu obat keras yang pasti akan sulit ditelan sendiri oleh orang Amerika (Barrack Obama, 2006). Karena itu tak perlu takut impor beras sepanjang motif Pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia.