oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi unusia.ac.id)

Selasa, saya menghadiri acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuk Bapak Abdul Muhaimin Iskandar di Universitas Airlangga, Surabaya. Pidatonya mengambil tema, “Mengelola Kebhinnekaan Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa.” Beberapa bulan sebelumnya, Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Cak Imin juga menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional, “Merajut Kebinekaan dalam Bingkai Politik Kebangsaan.”

Cak Imin—begitu biasa dipanggil—sebenarnya seorang ‘Gus’, panggilan terhormat di kalangan masyarakat pesantren. Entah sejak kapan familiar dipanggil ‘Cak’. Seingat saya, saat saya masih mondok di Sidogiri pertengahan 1990an, saat Cak Imin menjabat Ketua Umum PMII, media massa masih menyebutnya ‘Gus Muhaimin’. Sosok jebolan madrasah ini termasuk berhasil dalam studinya, sarjana dari Universitas Gadjah Mada Yogjakarta, dan Magister dari Universitas Indonesia Jakarta.

Pada tulisan singkat ini saya tertarik pada penggal pidato pengukuhan Cak Imin di forum tersebut tentang ‘politik pengakuan’. Kata Cak Imin di halaman 25, negara mempunyai tugas menjamin politik pengakuan terhadap keberagaman masyarakat dan pengakuan terhadap kelompok minoritas (Kymlicka, 1995). Politik pengakuan telah tertuang dalam sejumlah pasal di dalam UUD 1945 hasil perubahan, antara lain Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (3) juga pasal 32.

Kymlicka dikenal kritis terhadap isu multikulturalisme dan relasinya dengan liberalisme di Eropa. Studi yang dilakukan Kymlicka berangkat dari fenomena negara-negara demokrasi di Eropa yang sejak akhir 1960-an telah melakukan eksperimen baru tentang pengakuan dan akomodasi terhadap keragaman etnis. Menurutnya, multikulturalisme itu memberikan perlindungan dari diskriminasi, mengakui dan mengakomodasi kebebasan individu kelompok minoritas. Multikulturalisme liberal juga mengakomodasi berbagai bentuk keragaman. Kymlicka memperjuangkan hak-hak kultural yang mengakomodasi kelompok masyarakat minoritas dalam sebuah bangsa. Karena itu Pemerintah perlu memperlakukan secara khusus kelompok minoritas dan mendapatkan perlakuan baik dari negara.

Terlepas dari perdebatan atas gagasan Kymlicka di kalangan pemikir politik dan filsafat, yang patut disoroti adalah logika Cak Imin yang meramu berbagai perspektif tentang multikulturalisme untuk dijadikan landasan mengelola kebinekaan di Indonesia perspektif sosial politik. Cak Imin lantas menawarkan gagasan politik pengakuan yang substansinya berbeda dengan pengakuan politik (The Politics of Recognition) yang digagas Charles Taylor (1992). Jika Charles Taylor berpikir sebuah minoritas bisa terbentuk identitasnya karena ada pengakuan. Berbeda dengan Cak Imin yang berpikir negara harus menjamin politik pengakuan sehingga hak-hak minoritas terjaga demi kesejahteraan bangsa.

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Gus Dur tentang nama ‘Papua’ misalnya, adalah wujud Politik Pengakuan oleh negara atas multikulturalisme di Indonesia. Inilah yang dimaksud Cak Imin. Bukan wujud the politics of recognition perspektif Charles Taylor karena faktanya pemberian nama ‘Papua’ itu berangkat dari kesadaran Gus Dur terhadap multikulturalisme, bukan karena desakan masyarakat Papua tentang multikulturalisme.

Di akhir catatan saya ini, Cak Imin perlu lebih lugas untuk tidak terkooptasi Charles Taylor dan menegaskan bahwa gagasannya adalah kelanjutan dari pemikiran Will Kymlicka dan Charles Taylor. Saya menyebutnya dengan “Teori Politik Pengakuan Cak Imin” bukan the politics of recognition perspektif Charles Taylor.