oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di unusia.ac.id)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak membawa konsekuensi. Hampir semua lapisan masyarakat nyaris telah bersuara. Presiden telah berseru, juga pedagang sayur keliling berceloteh sambil menjajakan dagangannya. Konsultan politik sudah bekerja, juga Abang Kredit yang rela menyisihkan waktunya untuk menyebarkan brosur kepada pelanggannya. Inilah isu politik yang paling menyihir manusia di Indonesia.

Tagline besar ‘Pilkada Serentak’ telah menyentak makhluk sosial untuk berbicara tentang ‘pemilihan’. Saat ada pemilihan tentu ada sosok yang dipilih. Jika muncul sosok yang dipilih tentu orang tersebut termasuk makhluk pilihan. Keusilan pun muncul, misalnya pilihan siapa? Pilihan yang dipilih oleh berapa persen dari populasi? Juga apakah itu pilihan yang terbaik? Dan lainnya.

Keusilan biasanya menyeruak paska kemunculan aktor yang terpilih. Disebut keusilan karena biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut didominasi oleh ekspresi hasrat berkuasa yang disalurkan dalam bentuk keusilan. Bertrand Russel (1950) menelisik hal ini karena adanya hasrat keserakahan, keangkuhan, permusuhan dan gila kekuasaan. Aktor yang dipilih berhasil memuaskan hasrat dan menyihir massa untuk percaya 2+2=5. Sedangkan aktor yang tidak dipilih termasuk yang mengabaikan hasrat massa dan gagal menyihir massa.

Massa yang aktornya kalah menumpahkan hasratnya dengan keusilan yang terus diproduksi. Problem pelik manusia politik memang terletak pada kemampuan mengelola hasrat dasar berkuasa agar tidak sampai pada kategori ‘gila kekuasaan’. Mereka yang mampu menurunkan dosis ‘gila kekuasaan’ akan menyikapi kekuasaan sebatas sebagai kebutuhan makhluk sosial. Sebaliknya mereka yang tidak mampu menurunkan dosis tinggi ‘gila kekuasaan’ tanpa terasa mengalami pendangkalan nalar. Akibatnya malas melakukan riset dan mereka pun suka berapologi, mencari-cari dalih untuk menarik kesimpulan yang membuai (Russel, 1945).

Seberapa banyak manusia Indonesia mengalami ‘gila kekuasaan’? Tentu tidak semua politisi mengalami ‘gila kekuasaan’. Tak banyak juga masyarakat Indonesia yang mengalami gila kekuasaan. Saat ini pun semakin sulit mengidentifikasi individu-individu yang masuk kategori ‘gila kekuasaan’. Kasus kerusuhan karena Pilkada misalnya, aktor kerusuhan yang disinyalir sebagai sosok yang ‘gila kekuasaan’ tak pernah tampak nyata. Begitu pun massa pelaku kerusuhan itu tak bisa diidentifikasi bertindak atas motif ‘gila kekuasaan’. Semakin sulit diidentifikasi karena skala kerusuhan semakin mengecil.

Begitu juga ‘gila kekuasaan’ yang disinyalir menggunakan media sosial, tidak besar jumlahnya. Psywar, produksi konten hoax meskipun masih masif namun tampak mengalami stagnasi aktor dan mulai kehilangan kreatifitas. Di luar kelompok yang ‘gila kekuasaan’ terdapat masyarakat mampu meredam hasrat kelompok kecil yang gila kekuasaan. Pada satu grup wattshap misalnya, seorang ‘gila kekuasaan’ yang menyebar hoax akan direspon oleh segelintir orang saja. Respons tersebut berwujud pro dan kontra. Namun di luar itu terdapat suara mayoritas yang berdiam diri menghindari polemik yang baginya dapat mengurangi rasa kebahagiaan. Pada situasi politik yang masih pelik ini, di mana kekerasan dan kemiskinan masih mudah ditemukan, perlu tetap memelihara optimisme mengubah kehidupan ini sebagai permulaan dari seluruh perubahan sosial (Ben Agger, 1998).