oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di UNU Indonesia, Jakarta)

Pemerintahan saat ini sangat menonjol di bidang pembangunan infrastruktur. Berbagai fasilitas publik dibangun merata di berbagai pulau besar dan kecil. Jalur kereta api, pelabuhan, bandara, kawasan perbatasan, jalan tol, terminal, stasiun, dan lainnya. Analisa-analisa pun mengemuka di tengah masyarakat. Perspektif ekonomi, sosial, budaya, politik, berseliweran menggunjing infrastruktur di era Jokowi-JK.

Pembangunan infrastruktur akhir-akhir ini memang penting dibincang. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa infrastruktur itu dihadirkan di tengah pasar yang memaksa para pelaku ekonomi domestik mengikuti persaingan global yang mempertontonkan struktur pasar yang tidak adil dan tidak sempurna. Infrastruktur yang hadir di tengah struktur pasar yang telah memunculkan monopoly powers sebagai implikasi dari liberalisasi ekonomi.

Kekuatan monopoli itu menjanjikan efisiensi dan akselerasi produktifitas yang tinggi. Tetapi bersamaan dengan makin majunya kekuatan monopoli itu memungkinkan adanya inefesiensi ekonomi pada pelaku ekonomi kecil dan konsumen massal di dalam sebuah negara yang berpenduduk besar tetapi tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah. Bersamaan dengan itu terjadi peningkatan dislokasi sosial di kota-kota besar yang menjadi tempat-tempat utama pelaku ekonomi kuat memburu keuntungan. Bagi Indonesia, bila pembangunan infrastruktur ini tidak disertai dengan reformasi spasial dan reformasi struktural dalam sistem perekonomian, kecenderungan buruk itu akan terus membesar di kota-kota besar. Lantas bagaimana menempatkan infrastruktur Indonesia agar positif untuk masyarakat luas?

Menurut saya, pembangunan infrastruktur itu harus beriringan dengan proses demokratisasi agar berbagai ketimpangan manfaat infrastruktur dapat mudah terlihat, menyeruak dan transparan. Infrastuktur sebagai bagian dari proses modernisasi harus menciptakan kesadaran  sosial, partisipasi rakyat dan berkurangnya praktik-praktik otoriter sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara cepat (Lucian W. Pye, 1966).

Proses demokratisasi di Indonesia saat ini tentu memberikan perubahan mendasar di bidang pemanfaatan infstruktur.  Demokrasi yang hidup saat ini tidak hanya suatu sistem yang telah mencapai perimbangan kekuasaan yang pelik antara lembaga-lembaga politik dan kekuatan-kekuatan sosial ekonomi yang dinamis. Lebih dari itu, ia telah dijadikan pedoman bagi orang-seorang dalam semua dimensi kegiatannya (Sigmund Neumann, 1980). Tentu dalam hal ini termasuk dalam hal orientasi pemanfaatan infrastruktur untuk sosial.

Banyak pihak melihat bahwa proses demokratisasi yang sedang berlangsung pada saat ini diperkirakan tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Demokratisasi tidak akan banyak memberi arti terhadap perubahan struktur ekonomi dan diperkirakan tidak akan mengubah  “status quo” ekonomi  yang ada. Watak perekonomian Indonesia yang beraroma “imperialisme” memang masih sulit pupus, padahal ini bertentangan dengan demokrasi itu sendiri (Sigmund Neumann, 1980). Lalu dimana letak esensi demokratisasi di Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur berorientasi sosial? Banyak kalangan sangat pesimis terhadap arti demokrasi jika dikaitkan dengan perubahan ekonomi. Demokrasi yang tumbuh di negara-negara berkembang (baca: Indonesia) menghadapi situasi yang cukup rumit sehingga implikasinya terhadap dunia ekonomi tidak secerah sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju (Nazaruddin Syamsuddin, 1997).

Tapi saya optimis terhadap demokratisasi di Indonesia yang secara perlahan mengarah kepada demokrasi substansial. Pemerintah telah menjaga kontinuitas demokrasi serta fungsi substansialnya. Pembangunan infrastruktur dapat dilihat masih berbasis kebijakan memecahkan berbagai persoalan ekonomi (kesenjangan, permusatan aset produktif, kemiskinan dan pengangguran yang meluas). Keputusan ekonomi politik secara perlahan menjauh dari status quo ekonomi.

Status quo ekonomi memang harus dihindari agar pembangunan infrstruktur tidak semakin menguatkan kesenjangan dan kepincangan penguasaan aset produktif. Kehadiran infstruktur harus mampu memecah penumpukan kekayaan yang luar biasa besarnya berada pada segelintir elite pelaku ekonomi. Pembangunan inftruktur harus mampu menggerakkan kelompok besar massa miskin serta pengagguran yang selama ini tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif.  Penyebaran infrastruktur ke pelosok negeri inilah indikasi kuat adanya arah kita saat ini yang sedang meniti demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Cukup lama masyarakat menjadi korban jargon “pembangunan ekonomi”, dimana mereka menjadi obyek atas kesenjangan, upah dan pendapatan yang rendah, serta berbagai bentuk pengorbanan ekonomi lainnya akibat sistem yang distortif. Masyarakat akan menambah jumlah pembayaran lebih besar lagi jika terjadi destruksi politik formal yang semakin menimbulkan gap antara elite politik dan masyarakat kecil.  Harga dari suatu kejumudan sistem ekonomi-politik pasti akan kembali dibayar lebih mahal oleh masyarakat karena pemilik modal besar menguasai hal itu.

Percepatan demokratisasi di Indonesia yang bergulir sejak tahun 1998 otomatis memberikan implikasi positif bagi perubahan orientasi pembangunan infrastruktur. Peluang usaha, fasilitas dan manfaat regulasi ekonomi mengarah dan bergulir pada lapisan massa yang berjumlah besar. Infrastruktur tidak lagi hanya untuk memperkuat segelintir penguasa aset produktif  sebagaimana yang terjadi di masa lalu yang didominasi sistem ekonomi-politik yang tertutup. Saat ini makin terkikis watak infrastruktur yang bercirikan korporatisme, dimana negara memainkan peran sebagai  sumber regulasi, lisensi, dan fasilitas yang dimainkan secara tertutup  untuk kalangan terbatas.

Walhasil, kondisi demokratisasi di Indonesia seperti ini telah mempangaruhi perubahan orientasi pembangunan infrastruktur. Terinspirasi Anthony Giddens, saya menyebutnya dengan ‘Infrastruktur Jalan Ketiga’ yaitu infrastruktur yang lahir dari kebijakan politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke kelompok besar masyarakat. Pemerintah mempunyai daya karena perubahan orientasi infrastruktur tidak digantungkan kepada keputusan politik ekonomi namun oleh goodwill Pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil. Ya, kedaulatan masyarakat untuk menentukan orientasi infrastruktur sudah bisa dirasakan.