Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi unusia.ac.id)

Sekelompok anak muda berkumpul di salah satu kedai kopi di jantung kota, sebut saja Kota Epinal. Mereka menyusun strategi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk seorang kandidat yang ia dukung. Melalui sebuah komputer jinjing, satu persatu kecamatan ia identifikasi, lengkap dengan angka-angka dan grafik. Data yang ia miliki cukup untuk menunjukkan peta kekuatan masing-masing kandidat berikut melaksanakan strategi selanjutnya.

Pilkada serentak telah berlalu. Meski Pilkada serentak di 171 daerah belum sepenuhnya tuntas, secara nasional dapat dinilai berhasil baik dari sisi kualitas demokrasi maupun suasana sosial politiknya. Pilkada serentak tahun 2018 ini merupakan capaian demokrasi yang semakin membaik dari Pilkada ke Pilkada. Kunci kesuksesan ini sangat dipengaruhi oleh kedewasaan elite politik. Banyak indikatornya, seperti pengerahan massa yang berkurang, debat publik yang semakin efektif, dan yang tidak kalah penting adalah isu-isu sektarian sebagai tema kampanye yang semakin berkurang kecuali sebagian kecil daerah saja.

Elite politik memang harus berpolitik berbasis etika. Meski politik itu dunia kekuasaan namun sejatinya asumsi-asumsi kebijakannya berada di ruang sosial. Karena itu tak berlebihan jika berpolitik itu bagian dari dinamika kehidupan sosial. Sedangkan etika berpolitik diperlukan sebagai bentuk praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik (Thompson, 2000).

Beberapa waktu lalu masyarakat sering menjadi sasaran praktik politik yang tidak beretika. Beberapa kasus kerusuhan, pengrusakan, dan tindak kriminal lainnya dialamatkan kepada masyarakat karena pelakunya adalah masyarakat. Padahal faktanya pemilihan adalah kepentingan masyarakat dan tumbuh kembang di tengah masyarakat. Masyarakat sudah berpengalaman menghadapi pernik kehidupan seputar pilihan, memilih dan dipilih. Pengalaman masyarakat tersebut hingga melahirkan cara dan banyak cara yang mereka kuasai, tergantung kasusnya. Sosiologi moralitas rintisan Emile Durkheim termasuk ‘artefak pemikiran’ yang membuktikan keberadaban masyarakat dalam menjalankan agenda-agenda sosialnya, termasuk persoalan pemilihan.

Khusus kasus Pilkada, cara masyarakat tersebut saya sebut dengan ‘nalar moralitas pilkada’. Artinya, masyarakat melakukan agenda sosial pemilihan secara baik sesuai dengan bimbingan nalar. Mengacu kepada studi tentang sosiologi moralitas, terdapat tiga unsur penting di dalam praktik ‘nalar moralitas Pilkada’, yaitu kedisiplinan untuk memilih; keterikatan untuk mempertanggungjawabkan pilihan; dan otonom menentukan pilihan demi kepemimpinan di masa depan.

Capaian demokrasi dalam proses Pilkada serentak ini sangat terkait dengan keberhasilan dua hal penting yang terus berproses, yaitu etika politik para elite politik dalam melakukan agenda politiknya; dan ‘nalar moralitas pilkada’ yang masih menjadi nilai masyarakat. Capaian ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses Pilkada sebelumnya telah memberikan pelajaran berharga bahwa Pilkada secara bermoral dan beretika jauh lebih baik dibanding berebut kekuasaan dengan menabrak nilai dan norma sosial politik. Saya pun yakin sampling positif Pilkada Serentak ini menjadi arus besar warna agenda sosial politik di waktu-waktu berikutnya, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg).

lainnya beretika di tengah masyarakat memang tampak bahwa ukan kedewasaan rakyat. Rakyat sudah lama dewasa dan jauh mendahului para elite politik.