by Adri (Pengamat Sosial Jakarta)

Mungkin bagian ini sedikit sentimentil, untuk sedikit mengenang bagaimana UNJ pada era IKIP Negeri Jakarta di tahun 1980an memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Semua mungkin terjadi karena memang ada interaksi yang demokratis antara para guru dan muridnya di Rawamangun.

Tanggal 8-9 Agustus 1988, IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) melalui kerjasama antara Rektor, Guru Besar dan Mahasiswa (program Sarjana utamanya) berhasil menyelenggarakan sebuah Seminar Nasional Kependidikan IKIP Jakarta dengan mengambil tema: “Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI” yang menghadirkan intelektual utama Indonesia. Soedjatmoko, Emil Salim, Conny Semiawan untuk menyebut sedikit dari seluruh nama besar Intelektual Indonesia dari hampir 15 lebih para professor (baca: pakar di bidangnya) pada masa itu.

Ini kemudian menjadi sejarah pergerakan intelektual di IKIP Jakarta. Era dimana seorang Guru Besar mampu membedakan kapan dia bertindak sebagai seorang birokrat yang mengelola administrasi dan manajemen pendidikan, dan kapan dia bertindak sebagai seorang intelektual, academia yang membimbing anak-anaknya (mahasiswanya) untuk menjadi intelektual Indonesia masa depan.

Gagasan pokok dan mendasar yang muncul dalam seminar ini, untuk sekedar menyarikannya, bahwa sebuah perguruan tinggi sangat bergantung pada tiga piliar atau tiga urat nadi perguruan tinggi utamanya: 1) interaksi demokratis dan kritis antara pengajar dan peserta didiknya, 2) penelitian-penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan 3) publikasi ilmiah dan teoritis yang menjadi perdebatan di kalangan intelektual. Pokok pikiran utama inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan konsepsi civitas academia dan perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan di dalam undang pendidikan nasional tahun 1989. Apa pentingnya masa lalu ini bagi UNJ sekarang ini?

Belakang ini Universitas Negeri Jakarta UNJ) kisruh dengan berbagai persoalan yang harus dihadapinya. Saat hujan kampus ini kebanjiran, yang sebelumnya tidak terjadi. Kenyamanan kampus seperti hilang, karena tumpukan kendaraan yang melebihi kapasitas. Proses pembangunan gedung sepertinya tidak lagi memperhatikan kaidah kenyamanan perkuliahan dan tata ruang. Mungkin karena penulis kuliah di masa kampus masih tidak penuh sesak manusia dan kendaraan. Sehingga ini sangat terasa ketika bertandang ke kampus.

Beberapa kali di kalangan alumni melalui media sosial, lontaran keheranan sebuah kampus yang pada era 80an merupakan kampus yang cukup kuat dalam menelurkan pemikiran dan gagasan kritis mengenai perkembangan pendidikan Indonesia, menjadi motor pergerakan mahasiswa baik sebagai demonstran maupun kemampuan berfikir kritis, menjadi kampus yang membangun gerakan yang melahirkan reformasi di negeri ini; tiba-tiba di era 2000an menjadi sebuah kampus yang peringkatnya di antara berbagai perguruan tinggi di Indonesia terus merosot.

Mungkin kita bisa berkilah bahwa sistem penilaian sebuah perguruan tinggi menjadi sangat administratif dan kuantitatif. Tapi jika dalam banyak kesempatan pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia, UNJ selalu mendapat peringkat yang jauh di bawah rata-rata. Apalagi untuk menjadi 10 PTN Terbaik Indonesia? Dengan kata lain alasan di atas menjadi tidak masuk nalar.

Jika menengok pada proses perubahan Intitut ke Universitas, agar memperoleh penganggaran yang lebih baik dari sebelumnya, semakin tidak beralasan untuk tidak bisa menjadi sebuah PTN yang berkualitas. Target penambahan jatah anggaran dari negara seharusnya mampu meningkat kualitas sebuah PTN. Bahkan dengan universitas swasta saja masih kalah jauh.

Masih mau melihat dari sisi pendapatan atau pemasukan UNJ pertahun yang di kelola? Anggap saja ada 11.000 mahasiswa UNJ setiap tahunnya. Jika mereka setiap tahun membayar uang kuliah Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000/tahun) maka setiap tahunnya UNJ memiliki pemasukan dari SPP mahasiswa sebanyak Rp . 55.000.000.000,- setiap tahunnya. Untuk apa uang sebanyak itu? Untuk membangun gedung? Untuk meningkatkan kapasitas pengajar? Untuk meningkatkan gaji dosen dan karyawan? Untuk meningkatkan fasilitas laboratorium mahasiswa? Untuk membeli jurnal-jurnal internasional dan buku-buku baru?

Sangat wajar jika Menteri Keuangan R.I. Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan hasil dari 20% APBN untuk pendidikan tidak menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, selain kesejahteraan para guru/dosen dan karyawan menjadi lebih baik. Tapi tujuan utamanya tidak tercapai.
UNJ bisa menjadi miniatur kesemrawutan dunia pendidikan Indonesia. Mari kita lihat dari ketiga Indikator (3 pilar utama perguruan tinggi) di atas. Dengan menjawab pertanyaannya:
Ada berapa banyak jurnal yang telah diterbitkan oleh UNJ sebagai sebuah institusi akademis?
Apakah jurnal tersebut menjadi acuan bagi para akademisi di Indonesia sebagai referensi terbaru dan kritis terhadap dunia keilmuannya? Tidak usah melihatnya sebagai acuan international!
Seberapa banyak buku yang telah diterbitkan oleh para akademisi UNJ yang kemudian menjadi perdebatan dan acuan serta dikutip ilmuwan lainnya di Indonesia?
Seberapa banyak penelitian ilmiah yang telah dilakukan dan dipublikasikan oleh para akademisi UNJ yang kemudian menjadi pembahasan dalam kalangan keilmuannya di Indonesia?
Seberapa demokratis interaksi akademis guru (dosen) dengan muridnya (mahasiswa)? Seberapa kritis dan kreatif mahasiswanya dalam menelurkan pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan zamannya?
Seberapa banyak anggaran UNJ yang digunakan untuk membeli buku dan jurnal internasional terbitan baru dan berkala sesuai bidang keilmuan?
Apakah para akademianya menjadi nara sumber bagi berbagai fenomena sosial mutakhir (era milenial) negeri ini?

Jika seluruh pertanyaan ini bisa dijawab dan dibuktikan, maka sistem pemeringkatan terhadap UNJ perlu dipertanyakan keabsahannya. Jika tidak, maka wajar kalau dikatakan bahwa UNJ semakin semrawut secara akademis dan administratif. Jauh api dari panggang!

Lalu dari mana dan bagaimana semua ini mungkin terjadi?

Musabab utama dari kekisrusahan ini berakar pada model sistem kepangkatan dan penggajian dari dunia kerja, terutama lembaga kenegaraan yang memberi credit point yang sangat dan terlalu besar pada jenjang pendidikan seseorang. Ini bisa tidak menjadi penyebab kalau saja proses, prestasi dan dedikasi orang dalam bekerja juga mendapat nilai yang lebih dalam sistem tersebut.

Konsekuensinya orang berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya agar kelak ketika mendapat kerja dan atau sedang bekerja mendapat proses kenaikan pangkat/jabatan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tinggi. Untuk apa? Agar gaji yang dperoleh juga lebih besar. Maka wajar jika setiap orang akan melakukan segala cara dan mengerahkan segala daya untuk meraihnya.

Ketika ijazah dan tingkatan pendidikan menjadi tujuan utama, proses dan tujuan utama pendidikan (menjadi cendikia) ditinggalkan. Pendidikan dalam artian tujuan berubah menjadi administratif pagi para muridnya. Demikian juga kemudian lembaga pendidikan lebih dominan menjadi lembaga yang mengurusi persoalan teknis dan administratif agar mendapat akreditasi sangat baik karena persoalan-persoalan administratif. Tujuan pendidikan dari sisi kelembagaan pun berubah menjadi administratif dan birokratis.

Kondisi seperti ini menjadi umum dalam semua tingkatan pendidikan. Maka jangan heran jika mengajar satu mata kuliah dan guru memberi tugas makalah atau book review (tulisan mandiri) pada muridnya, jika diteliti dengan seksama, tidak sulit menemukan makalah yang berupa copy paste dari internet, makalah teman di photo copy dan diganti sampul, atau merubah sedikit makalah teman, atau mengganti kata pengantarnya saja.

Demi indeks prestasi tinggi (karena berpengaruh pada pencarian kerja dan bea siswa), demi cepat selesai kuliah, malas mengerjakan tugas, tidak terbiasa menulis, tidak terbiasa berfikir mandiri, tidak terbiasa berpendapat, tidak terbiasa membaca buku literatur, maka cari paling mudah adalah cara-cara di atas. Ruh dari dunia akademis tidak lagi dimiliki, moralitas dan mental terabas menjadi pilihan satu-satunya.

Celakanya ini terjadi di semua jenjang pendidikan, bahkan sampai tingkat akhir jenjang pendidikan formal yakni strata doktoral. Inilah puncak dari “kebejatan” intelektual akademis yang seharusnya tidak boleh mendapat tempat di negeri ini. Jika kita masih memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.” Dalam ayat (2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Saya ulangkan kembali nukilan undang-undang ini ……. sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia….

Secara tegas bahwa lulusan S3 atau doktoral dituntut dan wajib melakukan penelitian secara komprehensif berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, berfikir pada tataran filosofis, menghasilkan dan atau mengembangkan teori-teori baru yang ditemukan melalui proses penelitian. Jelas bahwa kemandirian berfikir, berfikir kritis, kritik teori dan metodologi, pembahasan dan perdebatan teori-teori yang digunakan, berani menggunakan pemikiran sendiri dalam karya berdasarkan pemahaman teoritis dan empiris si doktor, adalah sebuah keharusan.

Tapi apa lacur, di UNJ hal seperti ini tidak lagi diindahkan sepertinya pada masa sekarang-sekarang ini. Salah satu disertasi yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan tulisan mahasiswa program sarjana. Sebuah disertasi yang ditulis dalam 300 halaman dan 89 literatur. Apakah masih pantas dikatakan ini adalah sebuah disertasi?

Dalam disertasi dimaksud, ditemukan 8000 kata lebih yang merupakan copy pasti karya orang lain dan atau memiliki kemiripan dengan karya orang lain. Orang menyebutnya ini adalah tindakan plagiat yang diharamkan dalam dunia akademis. Bagaimana mungkin sebuah perguruan tinggi bisa dan mau melakukan tindakan terkeji dalam dunia keilmuan? Bagaimana para pembimbingnya memeriksa karya tersebut? Apa peran senat guru besar dan para professor yang sangat terhormat bisa meloloskan karya seperti ini? Dimana nilai-nilai dasar academia ditempatkan? Apakah UNJ masih layak disebut sebagai sebuah lembaga akademis?

Tidak perlu membaca tulisan disertasi dimaksud secara detil dan cermat, membaca cepat saja sangat mudah dipahami bahwa diksi dalam disertasi ini sama sekali tidak akademis, karena lebih banyak menggunakan kata-kata penjelasan tentang sebuah keadaan kelembagaan sebagaimana juga sudah dicantumkan dalam laporan lembaga tersebut. Mungkin lebih tepat disertasi ini disebut sebagai laporan konsultan murahan bagi lembaga tersebut.

Dalam disertasi ini sama sekali tidak ada perbandingan, kritik, dukungan, keberpihakan teoritis penulisnya. Tidak ada perbandingan, kritik dan sikap penulis tentang pendekatan dan metodologi yang digunakannya. Apa alasan dia menggunakan satu teori tertentu dengan metodologi tertentu. Berikut adalah kutipan sebagai satu contoh saja, ditulis sebuah keterangan dengan menggunakan penjelasan “menurut informan” tanpa menyebutkan siapa informannya, kapan wawancaranya, dimana wawancaranya, siapa yang mewawancara, kutipan wawancaranya. Dengan sangat mudah hal seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah “kebohongan besar dalam dunia akademis.” Bukankan etika dan moralitas akademia segala sesuatu harus bisa dipertanggungjawabkan secara bukti dan metodologi tertentu?

Analisa yang dilakukan oleh sebagian kecil akademia di UNJ terhadap satu disertasi tertentu, yang merasa sangat prihatin dengan kondisi akademis di almamaternya, telah membuktikan betapa hancurnya dunia akademis di UNJ.

Pertanyaannya kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan plagiarisme ini? Bagaimana kepemimpinan Rektor sebagai pimpinan administratif kampus, sebagai pimpinan senat guru besar? Masih kah layak pimpinan dan senat guru besar yang terlibat dalam disertasi ini dipertahankan? Tidak bisakah atau tidak adakah mekanisme pencopotan gelar akademis jika terjadi plagirisme? Tidakkah ini sebagai sebuah tindakan pidana? Apa sanksi terhadap perguruan tinggi dan pimpinannya jika melakukan tindakan tidak bermoral secara akademis?

Jika Indonesia ingin maju, hal mendasar seperti ini harus diselesaikan dan dihapuskan. Institusi negara yang bertanggung jawab terhadap hal ini harus segera memberikan sanksi hukum dan administratif terhadap semua pihak yang terlibat dalam plagirisme. Tidak saja terhadap satu disertasi yang dimaksud, tapi perlu meneliti dan mengkaji ulang semua disertasi yang pernah ada di UNJ.

Jika tidak, bangsa ini akan tetap tinggal dalam kebodohan intelektual dan kebohongan publik, karena moralitas gelar dan tingkatan pendidikan berkorelasi positif terhadap kenaikan pangkat dan gaji, sementara proses dan keahlian yang diperoleh karena menjalankan tugas diabaikan. Maka orang akan berbondong-bondong untuk mendapatkan gelar tertinggi dan sebanyak-banyak dengan menghalalkan segala cara.