Kemunculan sektarianisme baru  saat ini telah melanda umat beragama di negeri kita meskipun jumlahnya kecil. Memang jumlahnya kecil namun telah meresahkan suasana politik kebangsaan kita. Keresahan itu terdapat tiga hal yang paling menonjol, pertama, potensi konflik politik yang berujung kepada konflik sosial. Misalnya, Teuku Zulkarnain, Pengurus MUI Pusat, tidak bisa turun dari pesawat karena dihadang oleh sekelompok orang dari suku Dayak. Begitu juga Gubernur Kalimantan Barat yang tidak bisa diterima di Aceh. Bisa dibayangkan seorang Indonesia tidak bisa turun dari pesawat di Indonesia juga. Ini bukti potensi kekerasan yang berujung pada konflik suku agama itu pada berakhirnya berujung pada bahaya nasional.

Sebuah insiden menarik untuk diperhatikan saat Fahri Hamzah dilarang turun di Bandara Manado karena sensitifitas isu SARA, agama. Di tengah kejadian itu tiba-tiba muncul spanduk kecil yang dibentangkan dengan pesan bahwa yang boleh masuk hanya orang-orang NU. Kejadian ini adalah bukti jasa Nahdlatul Ulama yang karena posisi dan sikapnya hingga mampu menenteramkan masyarakat yang sedang bertikai.

Kedua, latar transnasional kemudian melahirkan gugatan terhadap pilar-pilar bangsa yang dianggap tidak relevan lagi. Para penggugat ini adalah kekuatan motif gerakan Islam yang mempunyai semangat tinggi namun tidak diimbangi dengan paham keagamaan yang utuh. Semangat keislaman tanpa pemahaman keagamaan yang mendalam bisa dimanfaatkan oleh lapisan tertentu dari motif gerakan yang menggugat fondasi pilar-pilar kebangsaan kita bahkan berpotensi merusak kehidupan kebangsaan kita. Seperti melalui keinginan merubah Pancasila, NKRI dan lainnya.

Ketiga, persaingan tinggi di politik tanah air kita. Demokrasi kita telah berjalan baik. Hanya saja yang agak rawan adalah pertempuran politik yang sengit dan tiada henti. Agenda politik tanah air yang terus-menerus, seperti pemilihan kepala daerah. Makanya sekarang Pilkada disatukan agar tidak setiap hari bersaing di urusan politik. Termasuk saya pribadi tidak setuju jauh-jauh hari mengusung calon Presiden A, calon Presiden B padahal Pilpresnya masih dua tahun yang akan datang. Jika masih jauh Pilpres lalu mendukung Pak Jokowi dipastikan ada udang dibalik batu. Bukan tidak setuju kepada sosok Pak Jokowi meskipun kami mengusung sejak awal. Persoalannya menjadi  tidak hepi jika mengusung sejak dini karena konstalasi dan suhu politik nasional menjadi panas dan persaingan semakin tinggi. Jika ini dibiarkan terjadi akan mengakibatkan potensi pertempuran berbasis SARA itu tinggi.

Kebinekaan itu perlu dikelola dengan baik. Caranya bisa dengan memahami sejarah panjang politik kebangsaan kita. Fakta bahwa negeri ini lahir dan besar dalam kebinekaan. Banyak suku, pulau yang beragam, bahasa yang berbeda-beda, warna-warni kulit. Sejak sebelum merdeka bahkan jauh sebelumnya, Indonesia ini kawasan yang sangat plural. Maka saat perang kemerdekaan seluruh kekuatan terlibat meskipun adalah fakta bahwa umat Islam punya andi terbesar. Latar sejarah ini harus dipahami sehingga seluruh ancaman terhadap pilar kebangsaan bisa diatasi dengan memahami sejarah kelahiran Indonesia.

Tantangan menjaga kebinekaan pasca Indonesia berdiri tidak pernah berhenti sejak era Orde Lama hingga kini. Politik kebangsaan kita tetap terjaga dalam suasana untuk menguatkan kebinekaan. Akhir-akhir ini memang muncul menguat lagi sentimen dan kritik ketidakpercayaan terhadap NKRI. Tidak ada pilihan buat bangsa ini selain terus bersosialisasi, pengajaran pendidikan karakter dan penyadaran secara kultural kepada masyarakat. Langkah ini harus terus diupayakan agar keberhasilan politik kebangsaan kita yang telah tumbuh subur ini bisa terjaga pada di semua level. Pertama, di level masyarakat. Butuh pemahaman baik di tingkat masyarakat, sosialisasi yang benar, informasi yang tidak putus tentang seluruh perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pengajaran sistem nilai kebangsaan harus terus berkembang.

Kedua, di level struktur dan kenegaraan. Saat Orde Baru jatuh kita memilih demokrasi yang bebas sampai akhirnya berdampak pada kemunculan kembali pertanyaan dan keinginan menggugat NKRI dan bahka Pancasila dan lainnya. Termasuk memunculkan gerakan khilafah, gelompok radikal dan lainnya. Semua ini harus diatasi dengan sistem dan tata negara yang kuat dan kokoh. Pada pemilu pertama era reformasi terjadi Pemilu secara langsung dan multipartai. Pada perjalanan 15-20 tahun berikutnya atau bahkan sebelum reformasi telah dirintis dan ditanam, muncul kekuatan anti NKRI. Bahkan Di DPR RI dan MPR RI 1999 sempat terjadi perdebatan dan hampir seluruh partai-partai islam ingin kembali ke Piagam Jakarta sebagai sistem kenegaraan yang baru yang dimoroti oleh PKS, PPP, PBB, PBR dan partai islam lainnya. Perdebatan akhirnya mampu dijelaskan bahwa mimpi negara Islam atau kembali kepada Piagam Jakarta itu tidak akan realistis dengan keadaan Indonesia yang sejak awalnya ini bineka. Keterjagaan pilar-pilar kebangsaan inilah yang menjadikan negara ini aman hingga hari ini dan harus aman sampai kapanpun sehingga bangsa ini tidak terpecah belah karena kebinekaan justeru harus kuat dan maju karena kebinekaan.

Ketiga, di level sistem hukum kenegaraan di tanah air kita. Negara mengedepankan hukum sebagai panglima bukan politik sebagai panglima. Demokrasi bisa baik jika ada rule of the law. Semua sama di depan hukum. Rektor, mahasiswa, muslim, non muslim, harus sama di depan hukum. Pemerintah harus mampu menegakkan keadilan, bersikap adil, menumbuhkan rasa adil.

Maka marilah ketiga hal tersebut kita jaga. Jika kita mampu menjaganya maka kebinekaan bukan ancaman namun potensi untuk maju.

~A. Muhaimin Iskandar~