Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di unusia.ac.id)

Membincang infrastruktur publik terasa kurang jika tidak menyinggung jalur Pantai utara (Pantura) yang membentang dari Anyer Banten hingga Panarukan Banyuwangi Jawa Timur. Nama Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1808-1811 terpatri kuat. Meski kurun waktu pemerintahannya cukup singkat namun ia mampu mewujudkan gagasan besar membangun jalan Pantura yang saat itu disebut Jalan Raya Pos (Grote Postweg). Daendels memberikan catatan pembangunan infrastruktur yang kelam sebab ia melakukannya diatas penderitaan masyarakat, seperti pembelakukan kerja paksa (verplicte diensten), pajak hasil bumi (kontingenten).

Pembangunan jalan di era kolonial Belanda ini menurut Thomas Stamford Raffles (1817) diiringi dengan pengorbanan jiwa dan harta masyarakat. Jalan dibangun tidak untuk masyarakat namun untuk kepentingan orang Eropa saja. Jalan dibangun selama masa blokade Jawa  untuk keperluan militer. Masyarakat yang tidak mau terisolir kemudian membuat jalan baru di sebelah jalan militer atau jalan utama ini.

Catatan kelam pembangunan infrastruktur publik era kolonial Belanda tidak lagi ditemukan di era Kemerdekaan saat ini. Tak kalah dengan Daendels, saat ini sedang dibangun infrastruktur jalan lintas pantai selatan (Pansela) Jawa. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Selatan Jawa. Jika Raffles mencatat jalan di Pantura dibangun dengan panjang 800 Mil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mencatat Jalan Pansela sepanjang 1.604 kilometer.

Menelusuri jalan Pansela saat ini membuncahkan optimisme tentang masa depan masyarakat yang terisolir. Meski jalan masih belum tersambung sempurna, masyarakat telah memanfaatkannya untuk aktifitas ekonomi. Saya mencoba menelusuri jalan Pansela di kabupaten Lumajang, berawal dari desa Meleman di sisi timur selatan kota Lumajang, dan berakhir di Jembatan yang cukup panjang nan megah di desa Pandanarum. Jalur lintas selatan yang membuka kawasan selatan kabupaten Lumajang ini membelah hutan dan rawa. Disepanjang jalan tampak debur ombak yang berada di selatan jalan dengan jarak pandang kira-kira sejauh lima kilo meter.

Optmisme masa depan masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa juga tampak saat melihat aktifitas Bandar Udara Notohadinegoro. Meski infrastrukturnya masih minim namun sudah tampak geliat kesibukan masyarakat yang memanfaatkan bandara ini. Bagi masyarakat kota Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo lebih menarik melalui Bandara Notohadinegoro dibanding menuju Juanda yang jarak tempuhnya beberapa kali lipat lebih jauh. Saat pesawat Garuda take of, sepanjang jalan akses bandara Notohadinegoro dipenuhi masyarakat. Mereka tergoda Garuda dan menyaksikan dari balik pagar kawat dengan tangan yang melambai-lambai. Mungkin dalam benak anak-anak dan para remaja itu terbersit mimpi bahwa pada suatu saat nanti dia pun akan terbang untuk menghubungkan keakraban.

Apakah sebelum infrastruktur dibangun kehidupan mereka terisolir? Pada batas tertentu memang terisolir meski tak seorang pun atau kelompok nyaman hidup terisolasi. Begitu pula tak ada yang berkeinginan regresi dari masyarakat sekelilingnya. Faktanya letak geografis yang selama ini menyulitkan disikapi sebagai tantangan untuk bersosialisasi.

Meski terisolir namun mereka tidak disolasi oleh orang lain. Ketidakmampuan berinteraksi dengan kelompok lain sebagaimana dikatakan Keliat (2009) selama ini tidak mutlak terjadi dan bukan karena faktor penolakan terhadap pribadinya namun karena keterbatasan infrastruktur publik. Kini masyarakat menyaksikan pembangunan infrastruktur publik dan langsung menikmatinya. Indonesia kini memang bukan era Daendels.

Lumajang, 31 Desember 2017