Oleh Bakhrul Amal (Dosen Ilmu Hukum di unusia.ac.id)

Calon Kepala Daerah itu, laksana pria yang hendak meminang wanita, butuh mahar. Agar sang belahan jiwa dan atau konstituen tertarik, agar tujuan tercapai, maka sebagai konsekuensi tidak ada yang gratis, mahar perlu diakui memang dibutuhkan sebagai tanda serius untuk memikat. Tetapi persoalan politik, perihal jadi dan tidak jadi, itu bukan pernikahan. Politik melebihi hingar bingar semalaman suntuk itu. Politik bukan cuma janji setia pada satu pasangan. Politik tidak hanya melibatkan satu dua orang, satu dua keluarga, tetapi ribuan jiwa.

Sebab keterlibatan itu luas, maka mahar Calon Kepala Daearah dalam politik pun besar. Sudah kita sepakati bersama, baik dalam kitab suci, atau pun juga petatah petitih bijak bestari, yang lebih besar dari uang (baca:harta) adalah ilmu. Mutatis mutandis, melihat tanggung jawab serta pengaruhnya yang besar, maka mahar yang pantas untuk dijadikan nilai tukar untuk Calon Kepala Daerah di dalam ruang-ruang politik adalah ilmu.

Ilmu pun tentu banyak spesialisasinya tergantung kepada kebutuhan. Daerah yang potensial di bidang pertanian membutuhkan pemimpin yang lihai memanfaatkan lahan dan tahu apa yang perlu ditanam serta kapan memanen. Daerah yang perlu pembangunan modern membutuhkan pemimpin yang visioner dengan kemampuan membaca situasi dan membaca generasi. Dan banyak lagi.

Hal tersebut bukanlah suatu yang baru. Kita bisa memandang ke belakang; dimulai dari Hatta yang kemudian menjadi pemimpin karena keahliannya di bidang ekonomi. Soekarno dipercaya menahkodai puluhan hingga ratusan juta manusia oleh karena kehebatannya dalam hal meramu pandangan bangsa (sinkretik dan ekletik). Gus Dur yang bisa menjadi presiden ‘tanpa modal kapital’ disebabkan kecerdikannya mengikat perasaan rakyat. Keahlian dan integritas merekalah bentuk dari mahar itu.

Malang bukan kepayang, nyatanya hari ini politik justeru jatuh pada kubangan materialistik dengan pragmatisme yang akut. Ilmu yang drajatnya tinggi ternyata terkikis oleh uang. Akibatnya, untuk  berpolitik dan terlibat di dalam jabatannya lebih sering yang dilihat adalah isi dompet bukan isi kepala. Mahar yang semestinya berbentuk profesionalitas berubah persepsi menjadi pundi-pundi uang.

Ada beberapa hal yang membuat kenapa politik kemudian terpleset pada kelicinan itu. Setidaknya hal itu bisa diakibatkan oleh tiga hal, pertama disebabkan pola pikir yang berorientasi pada hasil, kedua terjebak pada tren, dan yang ketiga adalah mandegnya proses pengkaderan.

Politik hari ini cenderung menihilkan “proses menuju” dan lebih mengarus utamakan pada “hasil”. Ketidakinginan rugi tersebut kemudian membuat adanya dinding lebar yang memisahkan ideologi dan kemenangan. Selama dirasa mungkin menang, sekalipun berlawanan dengan ideologi, maka lebih baik memudarkan warna partai daripada harus kalah meskipun dengan cara yang terhormat.

Bawaslu, dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu, mencatat bahwa politik uang memeroleh skor 5 atau tingkat kerawanan tertinggi. Parahnya, kerawanan tersebut tercatat setidaknya pada 7 Provinsi yang pada 2018 ini akan mengadakan Pilkada Serentak.

Proses jual beli suara melalui politik uang ini adalah akibat memandang bahwa tujuan politik adalah memeroleh hasil. Kebutuhan akan hal tersebut, membayar dengan istilah “serangan fajar”, hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai modal kapital yang besar. Inilah yang kemudian berimbas pada desas desus tempo hari perihal mahar-mahar “wani piro”.

Ideologi, kata Hegel (1770 – 1831), terikat pada era. Akan tetapi keterikatan pada era tersebut bukan berarti menghilangkan subtansi. Yang terjadi hari ini adalah era didahulukan lebih daripada ideologi. Semisal ada publik figur yang terkenal, dicintai, dan memiliki banyak followers didaulat menjadi calon meskipun gagasan serta tujuannya tidak sama dengan ideologi partai politik. Tokoh-tokoh yang sedang digandrungi dipilih menjadi Calon Kepala Daerah walaupun tidak memiliki kekuatan pikiran.

Pada posisi tersebut, diksi “terjebak pada tren” kemudian menemui  relevansinya. Jebakan-jebakan semu inilah yang akhirnya membuat proses distribusi ideologi menjadi stagnan. Pemilihan akan proses-proses instan tersebut tidak lain dan tidak bukan tentulah akibat dari mandegnya pengkaderan. Atau, tidak ada kader yang siap dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak adanya kader yang bisa diunggulkan untuk maju dalam pemilihan membuat kesempatan-kesempatan itu dijatuhkan pada sosok-sosok yang cenderung baru. Sosok yang diusung oleh sebab kalau tidak karena terkenal, pasti karena memiliki kekuatan materi.

Tugas kita semua hari ini adalah mengembalikan politik pada narasi yang seharusnya. Politik adalah wahana tindakan untuk kebaikan bersama. Bukan wahana menghambur-hamburkan uang. Politik merupakan alam dialektik yang mencetak manusia-manusia yang cerdas. Dengan begitu, dengan upaya pengembalian itu, istilah mahar yang konotasinya negatif itu bisa hilang dan kembali pada semestinya, mahar politik adalah ilmu pengetahuan.