Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen UNUSIA Jakarta)

Salah satu institusi sosial keagamaan di Indonesia yang sangat populer adalah Pondok Pesantren (selanjutnya disingkat Ponpes). Popularitas Ponpes tidak lepas dari kontribusinya dalam proses transformasi ilmu pengetahuan keagamaan di Indonesia. Bahkan Ponpes dipercaya sebagai institusi pendidikan tertua di Indonesia. Kelangsungan ponpes hingga saat ini dapat dilihat dari jumlah Ponpes yang tidak kurang dari angka 12.000 dan tersebar di seluruh Indonesia (doc. PP RMI, 2007). Populasi Ponpes yang cukup besar ini telah menjamin kelangsungan proses pembentukan nilai-nilai kepesantrenan yang berpijak pada doktrin-doktrin keagamaan.

Agus Salim dalam tulisannya, Perubahan Sosial yang diterbitkan Tria Wacana Yogjakarta (2002) melihat bahwa nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah Ponpes merupakan pengertian yang sangat abstrak. Nilai itu sendiri tidak mudah dirumuskan dalam formulasi yang mudah dicerna. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi kehidupan masyarakat sebagai kesatuan di mana individu bersifat statis dan termasuk dalam gejala sosial pada umumnya, maka nilai-nilai Ponpes dapat dicerna. Sehingga masyarakat pesantren dapat dibedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat pesantren dalam pandangan Lukens-Bull, Antropolog Amerika Serikat, merujuk pada pada kiai, santri mereka dan para pengikut lainnya, sebagai bagian dari komunitas-komunitas keagamaan yang mendasar.

Masyarakat pesantren mempunyai nilai-nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain.  Nilai mendasar yang berkembang dan dipelihara oleh Ponpes hingga membedakan dengan masyarakat lainnya adalah  ahlussunnah wal jamaah, disingkat aswaja, dalam masyarakat pesantren terimplementasikan pada sikap  yang akomodatif terhadap budaya, apresiatif terhadap budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, serta kreatif dan inovatif terhadap budaya sehingga membuka peluang terjadinya dinamika budaya. Masyarakat pesantren berkomitmen memelihara budaya yang baik dan berupaya melakukan konstruksi atas budaya, baik konstruksi yang bersifat kreasi maupun inovasi. KH Said Aqil Siradj dalam tulisannya, Islam Kebangsaan yang diterbitkan Pustaka Ciganjur Jakarta (1999) mengatakan bahwa ahlussunnah wal jamaah merupakan pijakan masyarakat pesantren untuk mencari solusi atas problem budaya yang ditimbulkan oleh liberalisme, kapitalisme, sosialisme, termasuk radikalisme agama-agama.

Dalam tataran praksis, tiga komponen masyarakat pesantren (pondok pesantren, kiai dan santri) melakukan proses perubahan dengan jalan memerankan tiga fungsi, yaitu melakukan gerakan pendidikan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan aktivitas budaya. Proses kreasi dan inovasi masyarakat pesantren atas realitas sosial dan konstruk budaya pada kenyataannya merupakan bagian dari identitas pesantren. Mereka berupaya bersikap dinamis mengingat identitas mereka dihadapkan pada realitas modernitas dan globalisasi. Beberapa kiai melakukan ”modernisasi”, seperti membuka sekolah sekuler di lingkungan Ponpes. Proses perubahan dan konstruk budaya tentunya berjalan lambat dan melahirkan perdebatan, terkadang kepuasan  dan tidak menutup kemungkinan kekecewaan. Lukens-Bull dalam buku Jihad ala Pesantren terbitan Gama Media Yogjakarta (2004) mengatakan jika pesantren gagal mempertahankan identitasnya maka pesantren telah menjadi sebuah hibrida yang asing.

Saya tertarik mengutip pandangan dalam tulisannya, Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita terbitan Gramedia Jakarta (2003) yang berpandangan bahwa konstruksi budaya yang dilakukan pesantren merupakan upaya pengubahan diri dalam menghadapi perubahan waktu. Globalisasi menghendaki strategi dalam menyikapi budaya. Analogi pasarnya, pesantren harus kompetitif atau diusir dari pasar. Karena itu beberapa civitas pesantren merasa perlu mengusir konteks asli pesantren tradisional yang bersifat lokal, yang harus ditata kembali secara refleksif. Kemudian beberapa kiai merekonstruksi identitas yang semata-mata ia terima dan warisi atau yang dibangun berdasar status tradisional. Di sinilah terjadi proses konstruksi identitas pesantren yang tradisional. Hal ini, meminjam istilah Dani Cavallaro dalam Critical and Cultural Theory, terbitan Niagara Jogjakarta (2004), dinilai perlu dilakukan sebagai upaya menemukan ideologi yang digunakan untuk menghapus keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Jika konstruksi kebudayaan sukses maka pesantren menemukan formulasi ideologi baru dalam menghadapi modernitas dan globalisasi. Jika gagal, menurut Giddens,  maka hal itu cermin dari sebuah gagasan yang tidak mempunyai ketidakpastian.

Proses perubahan dalam kerangka konstruksi kebudayaan di kalangan pesantren, jika merujuk pada tulisan Wattimena, bisa menggunakan instrumen, yang salah satunya adalah teknologi informasi, khususnya cyber-technology. Instrumen ini telah melahirkan berbagai optimisme di masa depan dalam bentuk berbagai kemudahan sosialisasi wacana kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Era cyber-technology dimaksimalkan untuk melakukan proses komunikasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mempengaruhi satu sama lain. Maka di pesantren sekarang ini sedang mengalami booming informasi dan menganggap media informasi sebagai faktor penting sebuah proses kontruksi budaya.

Banyak yang mempertanyakan relevansi pesantren dengan perubahan kebudayaan. Kenyataannya pesantren telah melakukan hal itu. Jika menggunakan analisa Srinati dalam tulisannya, Popular Culture, terbitan Jejak, Jogjakarta (2002) menjelaskan, dengan menggunakan pendekatan konsep hegemoni Gramsci, kerja kebudayaan pesantren tersebut adalah refleksi atas ketidakpuasan terhadap hegemoni kelompok-kelompok yang berhasil membujuk kelas-kelas lain dalam masyarakat untuk menerima nilai-nilai moral, politik, maupun kulturalnya.

Komitmen pesantren melakukan perubahan kebudayaan, jika merujuk pada tulisan Liliweri dalam Prasangka dan Konflik terbitan LKIS Jogjakarta (2005) adalah bukti atas tesis bahwa identitas mayoritas dan minoritas tidak bergantung pada kuantitas namun terletak pada siapa yang terbanyak menguasai atau mendominasi apa dalam suatu masyarakat. Suatu ketika pesantren merasa perlu mengakomodasi kebudayaan namun dalam beberapa kasus pesantren berani melakukan konstruksi atas suatu budaya, bahkan dalam berbagai tingkatan, jika kita melihat tulisan Samuel P. Huntington dalam Benturan Peradaban terbitan Qalam Jogjakarta (2003), terlibat dalam kecamuk perang (Huntington, 2003: 388).

Dalam konteks ini, menurut saya, pesantren menjadikan Islam sebagai inspirasi utama upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni kebudayaan tertentu. Contoh menarik yang perlu disampaikan adalah catatan sejarah  masa kolonial Belanda, tulisan Aqib Suminto,   Politik Islam Hindia Belanda terbitan LP3ES Jakarta (1985) di mana masyarakat santri, dengan mengatasnamakan agama, menolak segala budaya yang berbau Belanda, mengharamkan uang gaji dari Belanda dan segala identitas Eropa.

Pola penyikapan masyarakat pesantren atas modernitas dan globalisasi di atas memunculkan gagasan perlunya masyarakat pesantren merekonstruksi kembali kebutuhan masyarakat. Jika tidak berpartisipasi dalam rekonstruksi ini maka pesantren akan kehilangan relevansinya. Tuntutan masyarakat terhadap pesantren adalah agar pesantren mampu memberikan dua kontribusi; tenaga kerja yang memiliki moral dan etika pesantren, serta ulama yang dapat berpartisipasi dalam globalisasi yang masyarakatnya berorientasi teknologi.