Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di unusia.ac.id)

Gubernur DKI dilantik. Pada sambutan pertamanya, Pak Anies Baswedan langsung mendapat respons publik. Entah publik DKI Jakarta atau se alam semesta. Isu yang ia gulirkan tertutupi dengan keriuhan yang diakibatkan oleh satu kalimatnya yang diantaranya menggunakan kata ‘pribumi’.

Pribumi itu penghuni asli, begitu tulis Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini legal, boleh digunakan. Kalau tidak legal tentu tidak tercantum dalam khazanah kebahasaan Indonesia. Meskipun legal, menyebutnya penuh makna sensifitas. Ia berkait dengan rentang panjang sejarah bangsa yang kelam. Karena itu meskipun menemukan momentumnya, menemukan rangkaian konteksnya, menemukan kata-kata pendukungnya, kata ‘pribumi’ yang tersusun dalam kalimat dan berada di tengah deretan kata yang lain, ia tetap jadi sorotan.

Selain kata ‘pribumi’, masih banyak kata yang tergolong sensitif di negeri ini, seperti kata komunis, khilafah, korupsi, kafir, kapitalis, Wahabi dan lainnya. Sensitifitas tidak hanya terjadi di Indonesia mengingat sensitifitas itu ranah rasa manusia yang tidak bisa dibatasi oleh teritori. Contoh, suatu hari Kiai Said Aqil memberikan materi yang menyebut-nyebut kata Hitler dan Nazi. Beberapa audiens yang berkebangsaan Jerman sontak berekspresi kaget. Kiai Said Aqil pun menyusuli kalimatnya, “Anda tak perlu mengingkari sejarah ini, jadikan ini sebagai fakta proses pendewasaan bangsa Anda.”

Orang Belanda mempunyai padanan kata pribumi, yaitu ‘inlander. Era kolonial Belanda, masyarakat Indonesia mereka klasifikasikan menjadi tiga, yaitu kelas satu, dua dan tiga. Jika kelas satu dalam sistem pendidikan kita sekarang itu rendah, namun dalam konsep stratifikasi sosial politik kolonial Belanda, Kelas satu itu warga tertinggi dengan gelimang hak dan fasilitas. Dibawahnya ada kelas dua dan yang terendah adalah kelas tiga.

Kelas satu untuk masyarakat Eropa; kelas dua masyarakat Asia seperti Arab China India dan lainnya; kelas tiga dihuni pribumi atau Inlander.

Kolonial Belanda gandrung melakukan politik stratifikasi yang memodifikasi stratifikasi sosial model Pitirim Sorokin (1927). Motif Belanda tentu untuk melanggengkan koloninya. Mereka seenaknya memasukkan pribumi di kelas tiga tanpa memikirkan rasa pahitnya, terlebih dampaknya di bidang ekonomi.

Lalu apa maksud Pak Anies Baswedan–kata orang-orang, juga Pak Jokowi, Bu Susi dan mungkin pejabat lainnya dalam kesempatan berbeda–memilih diksi ‘pribumi’ dalam sambutannya?

Membagi-bagi masyarakat secara hirarkhis sah-sah saja asalkan sesuai fakta sosial sebagaimana yang sudah digagas Emile Durkheim (Parsons,1937) dan untuk kepentingan penguatan warga kelas tiga. Namun jika hal itu digunakan untuk alat kolonisasi model baru, tentu akan muncul perlawanan. Contoh, pada 1927 para Kiai Nusantara berkumpul di Surabaya menolak stratifikasi budaya dan memutuskan ‘perang kebudayaan’ melawan Belanda dan antek anteknya.

Kritik terhadap Anies Baswedan, juga sisi lain dukungan terhadapnya atas diksi ‘pribumi’ saya pikir wajar saja. Pihak yang mengkritik mencurigai Anies bahwa diksi ‘pribumi’ ia pilih untuk mendapatkan keuntungan politik, bukan untuk kebaikan warga Jakarta. Begitu juga pihak yang mendukung meyakini Anies bahwa diksi ‘pribumi’ digunakan untuk mengangkat kelas pribumi naik kelas satu.

Sekarang jaman memang telah berubah. Namun praktik stratifikasi sosial masih terus berjalan. Saya pun menyadari hal itu. Karena sadar maka saya cuek saja. Saya pun memilih memakai dasi dengan kombinasi kupluk saat berada di tanah Eropa. Tak peduli mereka suka atau tidak. Saya Merdeka, Bung!