oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di Unusia.ac.id)

Saat Anda membuka website resmi Pemerintah Kota Surabaya https://www.surabaya.go.id/ maka yang terkesan adalah: tampil beda! Sebuah laman website zaman now yang berspirit energik, kreatif dan inovatif. Kesan yang tidak berbeda saat memasuki Surabaya di petang hari terasa menyenangkan. Trotoar lengang dari pengendara motor, area publik tertata rapi penuh tanaman bunga, termasuk aliran sungai yang bersih. Memasuki petang hari, lampu kota yang menerangi jalanan, taman, jembatan dan area publik lainnya semakin memperindah suasana.

Capaian infrastruktur kota Surabaya yang baik ini diikuti dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya yang pelayanannya berbasis sistem elektronik. Terobosan Pemerintah Kota Surabaya dengan sistem e-governments ini bisa memangkas alur birokrasi dan mengurangi tindakan korupsi. Sistem e-budgeting misalnya, Pemerintah Kota Surabaya bisa melakukan efisiensi sampai 30 persen anggaran. Tim Independen Reformasi Birokrasi dan KPK pun tak ragu mengadopsi sistem e-governments milik Pemerintah Kota Surabaya untuk diterapkan di 40 daerah di Indonesia (Tri Rismaharini , 2016).

Wajah Surabaya memang berubah jauh lebih baik. Tokoh sentral proses perubahan kota Surabaya adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Kunci sukses Risma memimpin Surabaya adalah keberaniannya mengabaikan teori pertumbuhan ekonomi mulai versi Adam Smith (1776) hingga Boediono (1999). Faktanya terjadi ketidakselarasan dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun banyak masyarakat yang hidup miskin. Selanjutnya ia berusaha mewujudkan kemakmuran masyarakat kota Surabaya dengan cara menerapkan model pembangunan berorientasi perencanaan yang berdampak langsung ke masyarakat. Ia memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat (Risma, 2017).

Kejutan Risma pada konteks ini adalah perhatiannya kepada pemastian output atas anggaran yang telah dialokasikan. Berarti Risma juga fokus pada proses pembangunan kota Surabaya, terutama pada faktor inspeksi dan audit untuk melindungi seluruh pihak yang berhubungan dengan anggaran negara sehingga kepastian kualitas dan standar program dapat terpenuhi. Proses inilah yang dapat memastikan aspek mutu dan keamanan output suatu program (Sucofindo, 2017).

Langkah Risma berkontribusi terhadap pengembangan konsep Planning Programming Budgeting System yang dalam praktiknya sebatas berorientasi pada output dan tujuan. Jika pada konsep ini Hartley (1968) menitikberatkan pada proses perencanaan komprehensif dengan komponen utamanya adalah budgeting maka Risma menyempurnakannya dengan faktor pemastian proses dan pemastian output anggaran.

Kini Risma telah memasuki periode kedua kepemimpinannya di kota Surabaya. Komitmennya membangun Surabaya telah dirasakan masyarakat kota. Selanjutnya adakah kesempatan Risma melanjutkan kiprah ke level Provinsi? Kita tunggu kejutan Risma berikutnya.