Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di unusia.ac.id)

Saat memasuki Jawa Timur saya ikut menikmati aura kegembiraan masyarakat yang berkendara dari Waru Sidoarjo hingga Kertosono melalui jalan Tol yang baru diresmikan dengan waktu tempuh cukup satu jam. Sebelum ada jalan Tol, jarak tempuh yang sama memerlukan waktu tiga sampai empat jam.

Begitu pula saat dalam penerbangan dari Makassar menuju Palu, saya menikmati keceriaan dan canda dua anak muda lulusan SMK jurusan Mesin Produksi. Padahal pesawat sedang terguncang-guncang karena cuaca. Dua anak muda itu sedang ditugaskan perusahaannya yang berbasis di Makassar untuk pengerjaan proyek milik Pertamina di Donggala.

Dua bulan terakhir ini, saya sudah mengunjungi beberapa kota di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Lelah namun saya nikmati melihat Indonesia. Satu pemandangan yang membekas hingga kini tentang daerah, yaitu geliat pembangunan infrastruktur. Ternyata Indonesia mempunyai modal besar yang bisa dibagi secara merata, tak lagi Jawa-sentris apalagi Jakarta-sentris.

Geliat penyediaan hard infrastructure yang merata saat ini terkait erat dengan arah kebijakan Jokowi-JK. Sekitar dua tahun lalu selepas konsolidasi politik anggaran di tahun pertamanya memimpin Indonesia, Jokowi berpidato saat peringatan Hari Pahlawan di Surabaya. Katanya, “Indonesia sedang berubah ke arah ‘Indonesia-sentris’, bukan hanya ‘Jawa-sentris’. Kemakmuran menyeluruh bukan hanya di Pulau Jawa,” (Kompas:2015).

Tak mudah memenuhi keperluan infrastruktur sosial secara merata. Apalagi melibatkan pihak swasta yang orientasinya bisnis untuk mengumpulkan provit sebesar-besarnya. Perbedaan yang cukup menganga antara kebutuhan publik yang bersifat service dengan kebutuhan privat yang bersifat provit. Pada kondisi inilah kemampuan Pemerintah diuji seberapa handal mesin birokrasinya mampu menjajakan bahwa potensi infrastruktur sosialnya itu mampu mendatangkan keuntungan bagi pihak swasta yang terlibat.

Infrastruktur sosial pada dasarnya punya nilai ekonomis. Meski telah disematkan ‘sosial’ tetap saja pada dirinya tertanam kapital. Masyarakat yang merasakan manfaatnya secara sadar memahami bahwa infrastruktur publik tersebut dibangun dari modal. Pada konteks inilah masyarakat tidak keberatan membayar nilai manfaat tersebut. Masyarakat memerlukan kelangsungan manfaatnya sedangkan pengusaha memerlukan provit atas modalnya.

Kasus infrastruktur publik tentu mempunyai karakter tersendiri. Ia tergolong barang yang mampu menarik keuntungan sebesar-besarnya karena sifatnya publik. Maka nilai sosial harus diberlakukan kepadanya. Boleh mengambil keuntungan namun provit yang terbatas. Saya menamakannya dengan ‘barang sosial yang dikapitalkan secara terbatas’.

Apakah pihak swasta masih diuntungkan? Tentu. Sebuah perusahaan yang sehat dan berkinerja baik tidaklah mengejar keuntungan yang membabi-buta. Pimpinan perusahaan yang cakap itu saat ia mampu membukukan keuntungan di akhir tahun dengan keadaan laporan kinerja keuangannya yang proporsional antara pendapatan, biaya operasional dan laba bersih. Maka proyek infrastruktur publik yang kental nilai sosialnya bisa menjadi garansi untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan, terutama untuk pemenuhan target pendapatan perusahaan. Apalagi jika proyek tersebut bersifat multi years.

Memang tidak semua perusahaan swasta tertarik dengan proyek infrastruktur publik yang keuntungannya dikontrol Pemerintah. Namun masih banyak yang tertarik dengan karena orientasi yang sudah saya sebutkan tadi. Senjata pamungkas Pemerintah terhadap sikap ‘ogah-ogahan’ swasta–jika memang terjadi–adalah memobilisasi BUMN.

Terbukti Pemerintah tampak percaya diri terhadap konsep ini. Fenomena pilihan berani Pak Jokowi-JK ini bak jalan pembangunan yang terjal untuk memakmurkan rakyat secara merata. Banyak yang pesimis di awal tahun Pemerintahannya terutama melihat kondisi keuangan Pemerintah yang tidak berbanding lurus dengan obsesi yang terpersepsikan ambisius. Kini infrastruktur publik mulai bisa dimanfaatkan. Disana sini muncul efisiensi dan optimalisasi. Konsep ini, saya menyebutnya dengan Mazhab Indonesia-Sentris.

Palu, 22 Desember 2017