oleh Prof. Dr. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU)

Pemerintah dari satu periode ke periode selalu menyampaikan capaiannya di bidang ekonomi. Berbagai skim telah diluncurkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pejabat di bidang ekonomi tentu mempunyai parameter keberhasilannya. Rilis kondisi ekonomi masyarakat yang cukup rapi dan komprehensif biasanya berasal dari Badan Pusat Statistik, satu-satunya instansi Pemerintah yang mempunyai data lengkap.

Terlepas dari metode yang digunakan Pemerintah, indikator paling mudah dan valid untuk menyaksikan capaian Pemerintah di bidang ekonomi adalah kondisi riil dan terkini masyarakat desa. Tolok ukurnya sederhana, sejauh mana capaian Pemerintah itu dirasakan oleh para pelaku ekonomi ultra mikro di desa. Satiyem penjual jamu gendong, Madrais tukang tambal ban, Kipli penjual rumput, sudahkah berubah lebih baik kondisi ekonominya?

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya pernah menyampaikan bahwa program program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah tidak sampai ke masyarakat kecil sekelas Satiyem-Madrais itu. Sistem yang Pemerintah bangun belum mampu menjangkau aktifitas ekonomi mereka. Data Pemerintah yang menunjukkan serapan dana KUR itu masih menjangkau pelaku ekonomi kelas menengah, seperti Haji Bakar juragan ikan Muara Angke, Haji Huda pedagang beras di Pasar Induk, Ferry yang sudah mempunyai kartu kredit, dan lainnya.

Memang tidak mudah merancang kebijakan sampai ke level pelaku ekonomi terkecil. Saat bertemu Pak Jokowi, saya sampaikan juga kondisi Satiyem Madrais yang hingga kini masih belum berubah. Saya juga sudah mempertemukan para pengusaha desa kelas menengah yang ingin merasakan dampak positif implementasi Kebijakan Paket Ekonomi yang Pemerintah luncurkan. Beberapa kali saya menginisiasi pertemuan dengan Kementerian Keuangan, termasuk dengan Bu Sri Mulyani. Lain waktu saya menyampaikan kepada anggota DPR tentang hal yang sama. Targetnya, di era Pemerintahan Jokowi-JK ini lahir formula pembiayaan yang mampu menyentuh pelaku ekonomi yang paling kecil.

Kesulitan menemukan formula pada dasarnya wujud nyata para pejabat—eksekutif legislatif yudikatif—menemukan konsep perubahan perspektif masyarakat desa. Pada konteks ini para pejabat perlu belajar kepada para kiai. Langkah pertama yang kiai lakukan dalam melakukan kerja-kerja perubahan sosial budaya adalah menentukan masyarakat desa sebagai subyek, bukan obyek. Kiai meneliti dan menginventarisir kebutuhan masyarakat desa lalu mencari rumusan masalah dan konsep penyelesaiannya. Pondok Pesantren pun dihadirkan di desa agar mudah dijangkau masyarakat desa untuk dijadikan pusat gerakan perubahan. Sehingga konsep gerakan dirumuskan dan lahir di desa, diimplementasikan di desa dengan perspektif desa.

Kemunculan nama-nama pondok pesantren yang unik, seperti Pesantren Kempek, Pesantren Termas, Pesantren Lirboyo, Pesantren Sidogiri, Pesantren Tebu Ireng itu wujud dari strategi Kiai memberikan ruh keilahian dalam proses perubahan sosial budaya perspektif masyarakat desa. Desa tidak boleh dikaitkan dengan etnis tertentu serta tradisi tertentu. Para kiai justeru menempatkan desa sebagai ranah simbolik yang tidak perlu disaingi namun sebaliknya dipopulerkan.

Melahirkan kebijakan untuk masyarakat desa itu harus perspektif masyarakat desa. Jika logika perbankan itu suatu pinjaman modal usaha harus menggunakan agunan, tentu harus dikaji kembali perspektif masyarakat desa. Jika logika perbankan suatu kredit dikenakan bunga minimal 12 % tentu perlu dikaji kembali dengan perspektif masyarakat desa. Jika logika ekonomi global mengutamakan persaingan terbuka, tentu perlu dikaji kembali perspektif masyarakat desa. Formula perubahan perspektif desa ini perlu segera ditemukan mengingat orang yang senasib dengan Satiyem-Madrais itu jumlahnya masih sangat besar di Indonesia.