Suatu hari, tepatnya Ahad tanggal 14 Juni 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta, terjadi dialog konstruktif antara Presiden Jokowi dengan KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kedua tokoh Nasional ini melakukan interaksi timbali balik tentang sebuah gagasan yang merekam jejak kesejarahan, yaitu Hari Santri. Kepada Presiden Jokowi, Kiai Said Aqil menyampaikan tentang urgensi Hari Santri pada tanggal 22 Oktober mereferensi kepada seruan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh para Kiai pada tanggal 22 Oktober 1945. Mendengarnya, Presiden Jokowi menyampaikan biasanya usulan kiai itu manjur dan Pemerintah segera memutuskannya setelah mendengarkan usulan dan pemikiran masyarakat (doc.PBNU, 2015).

22 Oktober 1945 memang penggal sejarah penting yang tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Presiden Sukarno mengirimkan utusan ke Jombang menemui KH Hasyim Asyari meminta pendapat hukum tentang polemik pascakemerdekaan, yaitu kehadiran Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang diboncengi The Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pada 11 September 1945, KH Hasyim Asyari dengan didampingin para kiai menjawab dengan mengeluarkan fatwa bahwa setiap muslim harus memerangi orang yang merintangi kemerdekaan RI; pejuang yang mati melawan NICA dan komplotannya berstatus mati syahid (kematian yang mulia); dan pemberlakuan hukuman mati bagi seseorang yang memecah belah persatuan.

Fatwa KH Hasyim Asyari mendapat respons para kiai, santri dan masyarakat. Laskar-laskar melakukan perlawanan, terutama Hizbullah dan Sabilillah yang jejaringnya sudah merata se-Indonesia pasca pelatihan militer di Cibarusah, Bekasi. Setelah gerakan perlawanan menggelinding makin membesar, termasuk di Surabaya, kemudian KH. Hasyim Asyari bersama para Kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan Resolusi Jihad yang intinya meminta Pemerintah Pusat supaya menentukan sikap dan tindakan nyata serta sepadan terhadap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan, agama dan Negara, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Caranya, agar Pemerintah Pusat memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk penegakan kemerdekaan Indonesia dan agama Islam.

Memahami maksud KH Hasyim Asyari, Presiden Soekarno menjawab Resolusi Jihad bahwa urusan lokal diserahkan kepada masyarakat lokal. Maka meletuskan pertempuran dahsyat di Surabaya hingga tanggal 10 Nopember diabadikan sebagai Hari Pahlawan. KH Hasyim Asyari bersama para kiai kembali membuat keputusan besar dengan mensahkan konsep perang rakyat semesta dalam Muktamar NU di Purwokerto pada 26—29 Maret 1946. Inilah konsep perang intifadah yang diputuskan para kiai untuk membela Tanah Air (Said Aqil Siroj, 2015). Sebuah gerakan sosial hasil interaksi timbal balik dua tokoh besar—Presiden Soekarno dan KH Hasyim Asyari—yang canggih memainkan konflik dan kekompakan untuk kedaulatan Indonesia, atau dalam perspektif Doyle Paul Johnson (1981), untuk persatuan.

Paparan saya di atas hanya sebatas tentang urgensi tanggal 22 Oktober. Pemerintahan Jokowi-JK tentu tidak hanya melihat penggal sejarah tersebut saat akan menentukan Hari Santri. Sebelum dan sesudah tanggal 22 Oktober, para kiai dan santri mempunyai catatan panjang tentang keindonesiaan dan keislaman. Saya sebut misalnya, gelora para kiai mengibarkan perang kebudayaan melawan Belanda pada 1927; mendeklarasikan persatuan, persaudaraan, kedaulatan pada 1928; konsepsi negara perdamaian pada 1936; melegitimasi lembaga pemerintahan pada1954; Asas tunggal Pancasila 1984; dan Islam Nusantara pada 2015. Selamat Hari Santri.