oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi unusia.ac.id)

Peringatan Hari Santri di Lampung Selatan diwarnai dengan aksi orasi intoleran oleh Bupati Lampung, Zainudin Hasan. Memanfaatkan panggung publik, Zainudin Hasan menunjukkan kuasanya seraya memprovokasi massa agar melakukan tindakan intoleran. Aksi intoleran Zainudin Hasan dilakukan menjelang Sidang Paripurna pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Ormas di DPR RI dimana partai tempat Zainudin Hasan berpolitik menolak Perppu tersebut. Sontak masyarakat Lampung Selatan gerah dan melakukan perlawanan balik. Mereka menggelar aksi massa sembari melaporkan Zainudin Hasan ke Polda Lampung.

Reaksi balik masyarakat Lampung Selatan tersebut menunjukkan masyarakat sedang dalam proses mempertahankan integrasi sosial yang dimilikinya. Masyarakat sadar disekelilingnya sedang terjadi perilaku menyimpang yang jika dibiarkan akan merusak kesadaran kolektif yang telah kuat. Aksi massa dan tindakan melaporkan Zainudin Hasan ke aparat penegak hukum adalah bentuk hukuman terhadap pelaku penyimpangan yang diberlakukan masyarakat untuk mencegah penyimpangan terjadi lagi di masa mendatang.

Menghukum pejabat yang menyimpang dalam suatu masyarakat organik cenderung bersifat rasional dan disesuaikan dengan besarnya pelanggaran itu. Misalnya, melaporkan ke aparat penegak hukum. Pada proses penanganan hukum ini yang terpenting adalah dampak positif bagi tujuan bermasyarakat, bukan pada wujud hukumannya. Masyarakat Lampung Selatan, bagaimanapun kondisinya, mempunyai tuntutan normatif dari kesadaran kolektif. Mereka perlu mempertegas batas-batas perilaku yang bisa diterima dan ditolak masyarakat. Penegasan ini merupakan fungsi social yang penting dalam mempertahankan komitmen terhadap kesadaran kolektif yang menjadi dasar keteraturan sosial (Johnson, 1981). Zainudin Hasan, meskipun sedang menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan, ia bagian dari masyarakat yang terikat oleh tuntutan normatif itu.

Seorang Bupati di Indonesia memang tampak sebagai aktor yang sangat menentukan dalam sebuah organisasi birokrasi. Watak pejabat itu ketergantungan dan Bupati adalah muara dari semua ketergantungan itu. Hanya saja Bupati harus menyadari daya solidaritas organik itu hanya terjadi dalam lingkup organisasi birokrasi yang kecil. Di tengah masyarakat, seorang pejabat harus menyadari adanya faktor heterogenitas dan individualitas yang besar. Kelompok-kelompok sosial nyata adanya. Mereka mengejar kepentingannya sendiri dan seorang Bupati bagian dari kelompok sosial itu.

Indonesia ada karena kemampuan pemimpinnya menghubungkan kelompok-kelompok sosial dengan keteraturan sosial yang lebih besar. Sebaliknya saat kelompok sosial mengejar kepentingannya sendiri dengan merugikan kesejahteraan masyarakat luas maka muncul konsekuensi-konsekuensi. Diantaranya, ketidakadaan seorang pemimpin yang sepenuhnya sadar atau bahkan bertanggung jawab terhadap arah kebijaksanaan secara keseluruhan (Karl Mannheim, 1940). Inilah akibat pejabat tidak mampu merepresentasikan diri sebagai pejabat publik.

Problem lainnya, mengapa ada pejabat yang mudah sekali mendapat protes dari masyarakatnya? Salah satu penyebabnya ia mengalami problem prestasi kerja. Masyarakat tidak menilai dengan standar yang absolut suatu prestasi seorang pejabat publik. Masyarakat biasanya cukup merasa puas saat harapannya terpenuhi. Jika harapan-harapan masyarakat tidak sebanding dengan tingkat pemenuhan dari pelayanan seorang pejabat maka minim prestasi ini memicu rasa frustasi masyarakat. Tanpa melihat tingkat prestasi yang sebenarnya tentu tingkat frustasi akan bertambah (Merton, 1968).