Oleh Misbachul Awaludin (Mahasiswa studi Sosiologi di unusia.ac.id)

Beberapa pekan lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI menjadi Rp 3,6 juta. UMP ini mengacu pada regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemerintah Provinsi berharap keputusan menaikkan UMP di DKI Jakarta akan menjadi solusi yang terbaik dan tidak mengecewakan pihak manapun. Penetapan UMP ini mempertimbangkan aspirasi dari pihak pengusaha maupun pekerja. UMP 2018 lebih tinggi Rp 292.285 daripada UMP tahun 2017 yang sebesar Rp 3.3 juta. Besaran UMP Rp 3,6 juta merupakan hasil kesepakatan.

Sebelumnya, pihak serikat buruh mengusulkan Rp 3,9 juta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Rasionalisasi permintaan buruh ini berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang bermula Rp 3,6 juta dikali dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional menjadi Rp 3,9 juta. Meskipun UMP tidak sesuai tuntutan buruh, Pemprov DKI jakarta akan memberikan konpensasi bagi buruh yang besar gajinya maksimal setara UMP. Yakni layanan gratis naik transjakarta dan subsidi pangan (Kompas, 2017).

Pemerintah Provinsi mengklaim bahwa penetapan UMP ini diterima semua pihak, dari sisi buruh gaji mengalami kenaikan dan disisi pengusaha tidak memberatkan. Karl Marx menyebutnya   ‘pertukaran ekuivalen’. Maksudnya upah yang diterima buruh itu memenuhi unsur adil, transaksi antara majikan dan buruh sesuai hukum pasar. Perspektif Karl Marx ini tidak mengandaikan adanya suatu penghisapan buruh yang luar biasa. Pada situasi dan kondisi biasa, upah buruh pun biasa sesuai dengan “harganya” (Franz Magnis-Suseno, 1999).

Namun belakangan tampak keputusan Gubernur DKI tentang UMP 2018 ini ternyata tidak berjalan mulus. Penolakan keras datang dari para buruh terutama dari serikat buruh. Demonstrasi yang terjadi merupakan indikator keseriusan para buruh menolak penetapan Pemerintah. Penolakan para buruh ini menunjukan bahwa penerapan wajar hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi yang bersifat impersonal itu faktanya mengurangi upah kerja. Misalnya dikalangan individu-individu buruh terdapat tiga kategori gaji: rendah, tengah, atas. Keputusan Gubernur DKI tentang UMP ini masih mencerminkan kategori gaji rendah, atau paling tinggi kategori gaji tengah untuk semua buruh.

Kategori gaji rendah menurut keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP 2018 ini berakibat pada para pekerja yang merasa upah mereka hanya bisa sekedar mempertahankan hidup. Para pekerja juga merasakan bahwa para pemilik modal dimana mereka bekerja jelas mempunyai kepentingan ekonomi dalam mempertahankan biaya produksi komoditi serendah mungkin. Sehingga upah yang mereka berikan baru agak tinggi sekedar menarik kaum buruh untuk menjual tenaga kerja mereka. Namun kaum buruh hampir tidak mempunyai pilihan lain karena mereka tidak memiliki alat produksi (Doyle Paul Johnson, 1981).

Belajar dari kasus UMP DKI Jakarta tahun 2018, di masa yang akan datang Pemerintah-Pemerintah Daerah harus mencari titik tengah besaran upah yang bisa diterima oleh buruh dan pengusaha. Di samping itu Pemerintah Daerah juga harus mencari titik temu acuan regulasi penetapan upah ketenagakerjaan. Titik temu regulasi dan besaran upah harus disepekati antarpihak agar pasca penetapan tidak muncul polemik lagi.