oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi unusia.ac.id)

Rutinitas demokrasi kembali digelar. Saat ini para kandidat Pilkada sudah mulai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Setiap daerah mengalami situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Suatu daerah ada yang melibatkan tiga pasang kandidat, ada yang dua kandidat bahkan ada daerah yang harus menerima kandidat tunggal. Pada bulan tanggal 27 Juni 2018 terdapat 171 daerah yang menggelar Pilkada serentak.

Masyarakat telah menentukan opsi pemilihan langsung sebagai sistem untuk memunculkan pemimpin daerahnya, mulai dari pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) hingga Presiden. Tentu ini bukan kerja demokrasi yang sederhana untuk sebuah Negara besar Indonesia. Meskipun rumit, mahal dan memerlukan waktu yang lama tentu langkah membangun demokrasi tidak boleh berhenti, apalagi surut kebelakang.

Diantara kerumitan yang harus dijalani adalah prosedur demokrasi yang memerlukan waktu, biaya dan resources. Sedangkan diantara kemahalan adalah prosedur demokrasi yang menguras finansial kandidat, partai dan anggaran negara. Waktu pun cukup menyita konsentrasi mengingat minimal enam bulan yang diperlukan dalam proses Pilkada ini sehingga wajar saja jika 2018 dikatakan sebagai tahun politik. Inilah demokrasi terbesar di dunia, dari tingkat RT hingga tingkat nasional. Amerika Serikat pun kalah rumit dibanding prosedur demokrasi di Indonesia. Kerumitan ini seharusnya dikelola dengan baik agar melahirkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia.

Kerumitan demokrasi Indonesia harus dikelola bersama-sama. Kerja politik ini memerlukan keterlibatan semua pihak. Elite Politik tidak boleh memonopoli kondisi-kondisi penting proses demokrasi hanya karena kepentingan keberhasilan agenda politiknya. Sikap monopoli inilah yang dalam pengamatan Schumpeter (2003) sebagai penyebab ketidakberhasilan eksperimen partai politik.

Di sisi lain masyarakat sebagai pemilih juga perlu memerankan diri sebagai supervisor. Angin segar demokrasi saat ini adalah menguatnya moral yang telah menjadi unsur penting. Jika diilustrasikan dari kalimat tokoh pesantren, Dwy Sadoellah (2017) bahwa politisi era kini tidak takut terhadap ancaman senjata, tekanan kekerasan namun takut terhadap tersingkapnya kecacatan moral. Rasa malu karena cacat moral masih dinilai  membawa kepada efek psikologi negatif yang lebih dahsyat dibanding resiko karena aksi kekerasan.

Moralitas masih menjadi faktor penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Karena itu kekuasaan politik di Indonesia umumnya masih masih memerlukan topangan lingkar kekuasaan lokal yang tersebar di pondok-pondok pesantren. Maka bukan sesuatu yang berlebihan saat tampak politisi mengandalkan sikap kiai. Terkhusus di kalangan muslim tradisional, kiai adalah referensi moralitas. Lihat saja misalnya, pasangan Sudirman-Ida yang merasa perlu mengambil miqat dari Kantor PWNU Jawa Tengah; atau Saefullah-Puti yang sangat memerlukan keterlibatan para Kiai di Jawa Timur; juga Ganjar-Yasin yang tak bisa lepas dari sosok kharismatik KH Maimoen Zubair; termasuk Khofifah-Emil yang mengandalkan militansi ibu-ibu Muslimat NU.

Pada akhirnya semua pihak mempunyai kepentingan memperbaiki kualitas demokrasi. Era reformasi telah berjalan cukup jauh. Perlu bersama-sama menjaga demokrasi agar memberikan konsekuensi yang positif bagi kehidupan masyarakat.