Oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi di Unusia.ac.id)

Bumi Cenderawasih kembali menghangat. Kali ini bukan soal gejolak politik yang berwujud separatisme atau kerusuhan karena Pemilihan Kepala Daerah. Papua menjadi perbincangan nasional lagi karena polemik atas langkah Pemerintah Indonesia yang bertahap menuju divestasi saham Freeport 51%. Jika diuangkan kira-kira mencapai 50 Triliun Rupiah (Jusuf Kalla, 2018). Freeport, Papua dan nilai pembelian fantastis inilah yang berhasil memancing kehebohan para politisi.

Freeport yang telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia adalah simbol kapitalisme global. Di sisi lain Papua diidentifikasi sebagai simbol lokalitas dan keindonesiaan yang bertautan tentang kemiskinan, kerusakan lingkungan dan kedaulatan sebuah negara Indonesia. Globalitas vis a vis lokalitas nyaris tema wacana tak bertepi. Benarkah keduanya tidak bisa bertemu dalam satu titik ekonomi kemanusiaan?

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan soal Freeport, beberapa hari lalu Nahdlatul Ulama (NU) menginisiasi masyarakat untuk berkontribusi memperbaiki sebuah sekolah di Kabupaten Sorong. Melalui media sosial, NU berkampanye tentang kondisi pendidikan anak-anak di satu distrik di Sorong. Gaung bersambut, masyarakat antusias menyisihkan dananya untuk ikut berkontribusi. Bahkan sebuah Perusahaan swasta yang berbasis di Singapura ikut bergabung menyalurkan donasinya. Isu pendidikan ini telah mampu menyatukan persepsi semua pihak, baik masyarakat global maupun lokal.

Wajah kapitalisme tidak selalu identik dengan kepongahan dan mengundang keberingasan. Dibalik kebebasan pasar, penumpukan kapital, ia tumbuh kembang ditengah masyarakat dan digerakkan oleh manusia. Celah inilah yang pernah ditangkap oleh Weber dan Durkheim sehingga keduanya memilih untuk mereformasi kapitalisme (Ritzer-Goodman, 2003), bukan malah menghancurkannya.

Divestasi 51% saham Freeport itu bagian dari upaya memperbaiki mesin kapitalisme yang sedang beroperasi di Indonesia. Langkah ini jauh lebih menjamin keberlangsungan sosial ekonomi dibanding menghancurkan Freeport dalam wujud memberikan ketidakpastian usaha, nasionalisasi aset dan sejenisnya. Freeport bukanlah wujud kapitalisme yang sederhana. Meminjam analisa Immanuel Wallerstein (1995), Freeport telah menjelma menjadi sosok kapitalis modern global. Freeport yang satu sisi mengeruk keutungan di sisi lain berani gambling menanggung apapun resiko kerugian yang terjadi.

Indonesia harus banyak belajar dari fenomena Freeport di Papua yang mampu bertahan di tengah sistem politik Indonesia yang belum stabil. Sistem ekonomi kapitalismenya kukuh. Karena itu membangun ekonomi domestik dengan memanfaatkan Freeport memerlukan ketajaman kalkulasi ekonomi. Analisa saya, menghadapi Freeport tak akan berhasil jika menggunakan pendekatan politik. Sebab Freeport adalah jenis perusahaan global modern yang telah memisahkan urusan ekonomi dengan politik. Saya meramalkan Pemerintah akan benar-benar berhasil mendivestasi 51% saham Freeport dengan syarat Pemerintah tidak memilih langkah politik dalam proses negosiasinya.

Freeport sudah merasakan kemanusiaan di bumi Papua. Interaksi sosial dengan masyarakat Papua sudah berjalan cukup lama. Pada kondisi ini pada saatnya nanti Freeport tidak akan menghalangi jika Indonesia menginginkan sistem ekonomi berkemanusiaan menembus dinding Freeport dan divestasi 51% pun bukan sesuatu yang mustahil jika Indonesia menginginkannya.