oleh Muhammad Sulton Fatoni (Dosen Sosiologi unusia.ac.id)

Disela-sela kunjungan kerja di Pasar Besar Malang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyempatkan diri menghampiri satu konter dan berdialog dengan pelaku usaha dari komunitas Santri. Di tangannya tergenggam Air Kemasan merk ‘Santri’, satu produk usaha milik Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Mirip memeragakan bintang Iklan, secara demonstratif Bu Sri Mulyani membuka tutup air kemasan, meminumnya secara perlahan dengan diselingi komentar dan joke-joke ringan.

“Santri diminum Bu Sri.” Celetuk seseorang. Sontak Bu Menteri tertawa riang bersama masyarakat yang mengelilinginya.

Ya, hari itu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja di Pasar Besar Malang untuk menyalurkan kredit ultramikro (UMi).  Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pembiayaan UMi sekitar Rp 2,5 triliun pada 2018. Program pembiayaan UMi sudah di uji coba di 21 daerah kabupaten/kota se-Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. UMi bertujuan menyalurkan dana untuk modal kerja dengan bunga sekitar 8 persen. Sasarannya para pelaku usaha seperti pedagang ayam, es degan dan lainnya (Jawa Pos,04/01/2018).

Pemerintah memang sedang mencari formula pembiayaan usaha ultramikro. Beberapa bulan lalu pejabat Kementerian Keuangan beberapa kali mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk merumuskan pola pembiayaan yang efektif untuk masyarakat usaha ultramikro. Saat berdialog di kantor PBNU, Menteri Keuangan mengabarkan bahwa modal kerja yang akan disalurkan dikenakan bunga 12 persen. Sementara itu KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa idealnya masyarakat kecil tersebut dikenakan bunga di kisaran 7 persen sudah termasuk biaya asuransi. Jika sampai beban bunga 12 persen sama saja memposisikan usaha ultramikro sebagai jenis pelaku usaha yang sudah kuat dan bankable.

Terobosan Pemerintah yang memutuskan beban bunga 8 persen bagi pelaku usaha ultramikro ini patut diapresiasi. Sebelumnya, sejak bulan Juli 2017 Pemerintah juga telah menurunkan beban bunga dari sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen pertahun untuk pembiayaan usaha melalui program kemitraan BUMN. Besaran pembiayaan maksimal 200 juta Rupiah dengan lama pembiayaan maksimal dua tahun (Sucofindo, 2017).

Masyarakat pasca reformasi memerlukan inovasi disegala bidang. Pada konteks kehidupan bernegara, Pemerintah harus memulai inovasi itu. Sebab sebagaimana Sztompka mengutip Coleman (1966) ada jarak waktu yang cukup lama antara saat individu atau kelompok masyarakat memahami suatu inovasi dan saat menerima dan akhirnya mengganti cara dan model berperilaku terdahulu. ‘Kelompok Masyarakat’ dalam konteks ini bisa pengusaha perbankan bisa juga pelaku usaha ultramikro.

Kasus yang menarik adalah inovasi kebijakan Pemerintah menurunkan beban bunga hingga 3 persen untuk ultramikro bagi modal yang bersumber dari BUMN. Realisasi kesuksesan inovasi ini tentu memerlukan waktu mengingat bunga bank saat ini masih dikisaran 12 persen. Konsekuensinya, pada tahap awal, inovasi ini masih melibatkan jumlah kapital yang terbatas yaitu 2% dari laba perusahaan BUMN yang disisihkan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dampak sosial dan ekonomi atas inovasi ini pun masih bergantung kepada konsistensi tahapan inovasi hingga bisa diterima oleh masyarakat luas, termasuk pengusaha perbankan.

Merton (1968) mengatakan bahwa derajat inovasi tertentu dapat menghasilkan pola perilaku baru yang mampu mewujudkan tujuan utama ketimbang pola perilaku lama. Maka yang perlu dicermati Pemerintah sebagai penggagas inovasi pembiayaan ultramikro ini adalah konsistensi penguatan ekonomi rakyat. Sebab penghalang kesuksesan inovasi hingga melahirkan perubahan sosial dan perbaikan ekonomi masyarakat adalah kepentingan tersembunyi, vested interest (Sztompka, 1993).